refleksi mahasiswa:arti cinta tanah air di dunia pendidikan tinggi

**BAB I PENDAHULUAN** 1.1 Latar Belakang Pelayanan publik merupakan indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Di tingkat lokal, Kantor Kelurahan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, seperti pengurusan surat keterangan domisili, pengantar administrasi kependudukan, dan pelayanan sosial dasar lainnya. Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dipilih sebagai lokasi observasi karena memiliki intensitas pelayanan masyarakat yang tinggi serta karakteristik wilayah perkotaan dengan kebutuhan pelayanan yang beragam. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip Good Governance menjadi krusial untuk menjamin pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, efisien, dan berkeadilan. 1.2 Profil Singkat Unit Pelayanan Kantor Kelurahan Ulujami merupakan unit pemerintahan kelurahan di bawah Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kantor ini melayani berbagai kebutuhan administrasi...

A. KONSEP ISI E-POSTER INTERAKTIF Tema Visual Utama: > “Evolusi Konstitusi Indonesia: Dari Negara Revolusioner ke Negara Konstitusional Demokratis” 1. Struktur E-Poster (1 Halaman) 🔹 Header Judul Besar: Evolusi Konstitusi Indonesia & Dampaknya terhadap Demokrasi Subjudul kecil: Timeline Perubahan Konstitusi dan Implikasinya bagi Negara dan Warga Negara --- 2. Garis Waktu (Timeline Utama – Horizontal / Vertikal) Gunakan timeline interaktif (klik → muncul ringkasan pasal/dampak). 📜 1945 – UUD 1945 (Naskah Asli) Ciri utama: Sistem presidensial kuat MPR sebagai lembaga tertinggi Pasal kunci: Pasal 1 ayat (2) (kedaulatan di tangan MPR) Ikon: Garuda + Presiden 🔎 Dampak: Kekuasaan terpusat, stabilitas awal negara, tetapi minim kontrol kekuasaan. --- 📜 1949 – Konstitusi RIS Ciri utama: Sistem federal Parlemen kuat Ikon: Peta Indonesia terbagi Catatan kritis: Produk tekanan politik internasional 🔎 Dampak: Lemahnya integrasi nasional, instabilitas politik. --- 📜 1950 – UUD Sementara...

Penguatan Ketahanan Ideologi di Media Sosial sebagai Pilar Pencegahan Disintegrasi Bangsa Pendahuluan Dalam kerangka Astagatra, ketahanan ideologi termasuk dalam Trigatra sosial, yang berfungsi sebagai fondasi nilai, identitas, dan arah bangsa. Di era digital, media sosial telah menjadi arena utama pembentukan opini publik, namun sekaligus ruang paling rentan terhadap penetrasi ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ketahanan ideologi di media sosial menjadi sektor strategis karena pengaruhnya yang langsung terhadap pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Lemahnya ketahanan ideologi tidak hanya mengancam persatuan nasional, tetapi juga memicu konflik horizontal, polarisasi sosial, dan delegitimasi negara. Oleh karena itu, penguatan ketahanan ideologi di media sosial merupakan langkah preventif yang mendesak untuk mencegah disintegrasi bangsa secara sistemik. Analisis Ancaman Disintegrasi Terdapat dua anasir disintegrasi utama yang memengaruhi ketahanan ideologi di m...

Integritas dan Kejujuran sebagai Fondasi Identitas Akademik dan Sosial Pendahuluan Bagi saya, integritas bukan sekadar kejujuran dalam arti sempit, melainkan keselarasan antara nilai yang diyakini, ucapan yang disampaikan, dan tindakan yang diambil, bahkan ketika tidak ada pengawasan. Dalam konteks akademik, integritas menjadi fondasi utama karena dunia kampus seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter, bukan hanya tempat mengejar nilai dan gelar. Tanpa integritas, pencapaian akademik kehilangan maknanya, karena ilmu yang diperoleh tidak dibangun di atas proses yang jujur. Kejujuran menjadi krusial bagi mahasiswa karena pada fase inilah seseorang sedang membentuk standar moral yang akan terbawa ke dunia profesional dan kehidupan bermasyarakat. Jika sejak di bangku kuliah seseorang terbiasa berkompromi dengan ketidakjujuran, maka perilaku tersebut berpotensi berkembang menjadi praktik tidak etis dalam skala yang lebih besar. Oleh karena itu, refleksi terhadap integritas bukan hanya r...

Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan A. Pendahuluan Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan prasyarat utama bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan pasca-reformasi sejatinya bertujuan mendekatkan kebijakan kepada kebutuhan riil masyarakat lokal. Namun, dalam praktiknya, hubungan pusat–daerah justru sering diwarnai oleh ketegangan, resistensi, dan tumpang tindih regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Masalah utama bukan terletak pada absennya aturan, melainkan pada ketidaksinkronan antara desain kebijakan nasional dan realitas administratif, sosial, serta politik di daerah. Pemerintah pusat kerap mengeluarkan kebijakan yang bersifat seragam, sementara daerah memiliki karakteristik yang sangat beragam. Esai ini berangkat dari tesis bahwa disharm...

Jaminan Konstitusional atas Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pendahuluan Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi, baik dari segi agama, kepercayaan, suku, maupun budaya. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi elemen fundamental untuk menjaga kohesi sosial serta mencegah konflik horizontal. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menempatkan hak kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara tegas. Jaminan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengikat negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui regulasi dan kebijakan publik. --- Paparan Data: Identifikasi Pasal-Pasal Terkait Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan langsung dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan antara lain: 1. Pasal 28E ayat (1) Menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. 2. Pasal 2...